KALIANDA | NUSANTARA MERDEKA NEWS – Guna memastikan roda pembangunan daerah bergerak cepat dan tepat sasaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Ir. Rini Ariasih, M.M., memimpin langsung jalannya Focus Group Discussion (FGD) krusial terkait Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant Tahun Anggaran 2026.
Agenda strategis yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung ini dipusatkan di Aula BPKAD Kabupaten Lampung Selatan. Forum ini dihadiri oleh jajaran kepala dan perwakilan perangkat daerah teknis yang bersentuhan langsung dengan program-program pembangunan bersumber dana transfer pusat.
Kupas Tuntas Regulasi dan Strategi Percepatan Anggaran
Dalam forum tersebut, para peserta disajikan pemaparan mendalam mengenai dinamika kebijakan terbaru, mekanisme administrasi, serta strategi taktis dalam melakukan percepatan penyaluran dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
Diskusi berjalan interaktif dengan fokus utama pada peningkatan koordinasi serta sinkronisasi lintas instansi. Langkah ini diambil demi memangkas sumbatan birokrasi dan memastikan seluruh proses pencairan hingga realisasi anggaran di lapangan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Kepala BPKAD: Antisipasi Kendala Demi Manfaat Optimal Masyarakat
Kepala BPKAD Lampung Selatan, Ir. Rini Ariasih, M.M., menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen vital untuk menyamakan persepsi dan memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin sehat dan produktif.
“Melalui forum ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami secara menyeluruh mekanisme penyaluran DAK Fisik dan DAU Specific Grant. Pemahaman yang matang adalah kunci agar pelaksanaan program pembangunan di lapangan dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan dampak manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Rini secara tegas.
Lebih dari itu, FGD ini juga dimanfaatkan secara optimal oleh jajaran Pemkab Lampung Selatan untuk membedah berbagai tantangan teknis, kendala pelaporan, serta dinamika administrasi yang kerap dihadapi di lapangan. Dengan hadirnya pihak KPPN Bandar Lampung, berbagai sumbatan tersebut langsung dicarikan solusi yang efektif, konkret, dan berkelanjutan.
Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Bersih dan Akuntabel
Melalui momentum ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menegaskan komitmen penuhnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menjadi harga mati yang wajib diterapkan. Hal ini dilakukan demi mendukung penuh percepatan pembangunan infrastruktur daerah serta mendongkrak grafik kesejahteraan masyarakat secara merata di Lampung Selatan.
(Red)
