Nusantara Merdeka News|Kabupaten Bekasi – Ketua Koordinator Wilayah Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Bekasi, Mariam, menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perumda Tirta Bhagasasi.
Sorotan tersebut mencuat sebagai bentuk perhatian terhadap kinerja dan pengelolaan BUMD yang dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam keterangannya, Mariam menilai bahwa pengelolaan BUMD harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel, mengingat seluruh modal yang digunakan berasal dari pemerintah daerah dan kenapa pendapatan tidak sesui dan PAD .saya sudah ketemu kabag ekonomi ” magkanya saya bisa bicara.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Bekasi, Sutandi, yang membidangi pembinaan BUMD, menjelaskan bahwa terdapat tiga sektor utama BUMD di Kabupaten Bekasi.
“Ada tiga BUMD, yaitu sektor gas, perbankan, dan air. Ketiganya menggunakan modal dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham,” ujar Sutandi saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa khusus untuk sektor air, pengelolaannya berada di bawah Perumda Tirta Bhagasasi sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) milik Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Kalau untuk air itu Perumda Tirta Bhagasasi, dengan modal sejak berdiri hingga saat ini kurang lebih mencapai Rp76 miliar . kepala bagian (Kabag) ekonomi Asep Sutendi di komfirmasi berapa banyak perusahaan yang sudah bekerjasama memakai air kepada PDAM perum Tirta bagasi karna Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, jawab kepala bagian (Kabag) ekonomi Asep Sutendi mengatakan saya dan asda bahkan Berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) dan peraturan daerah, PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi adalah penyedia utama air bersih untuk area industri, bisnis, dan pemukiman di Kabupaten Bekasi. Perusahaan diwajibkan mematuhi peraturan penggunaan air bersih dan standar pelayanan yang berlaku saya sudah menyuruh dirut agar cepat menyonding Prusahan jawan ditut PDAM ia dan siap katnyaa. Dan baru ada perusahaan pada saat ini yang buat kesepakata dan nanti pada titik pengembangan baru buat pengembangan tahun ini belum MOU. Dan saya sudah menyarankan kepada Dirut PDAM tirta bagasasi agar cepat sonding perusahaan jawab dirut ia siap saja. Ujar kabag ekonomi.
Dirut PDAM saat di tanya kinerja dirut pdam kinerjanya sudah maksimal jawab kabag ia speed belum cepat dan saya hanya menuntut segera di selesaikan penurunan NWR (air yang los atau kebuang) segera turunin karna NRW itu bagaikan timbanggan karan air yang di jual menigkat otomatis pendapatan menigkat , contoh NRW itu ibarat timbangan akibat air yang di jual menigkat otomatis pendapatan menigkat ada uang nya tidak terhutang karna yang saya bilang tadi karna yang memakai NRW itu masih tinggi tutunin dikit artinya biar naik pda . NRW ini air misalkan 100 tidak semuah di kelola hasil pengelolaan pdam karna ada yang beli dari moya jadi pda juga bisa beli sampai 100 air dan bayarnya pun harus 100 sedangkan yang di pakai 60 jadi yang 40 kebuang , bagaimana pdam pakai 100 bayar nya 100. Artinya 100 air itu jumlah pelanggan itu maksimal 100 bisa 1000 jadi kalau ini 100 cuman 60 jadi gak 1000 donk jadi pendapatan tidak maksimal
