CIKARANG PUSAT | Nusantara Merdeka News – Memasuki bulan Mei 2026, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tancap gas menjalankan fungsi pengawasan di berbagai sektor vital. Mulai dari peningkatan mutu pendidikan, optimalisasi layanan kesehatan masyarakat, hingga pengawalan hak pekerja terkait Tunjangan Hari Raya (THR), menjadi agenda prioritas para wakil rakyat ini.
Pada Kamis (07/05/2026), Gedung DPRD Kabupaten Bekasi tampak berbeda. Komisi IV secara resmi menerima Kunjungan Edukatif dari unsur pendidikan dalam rangka sosialisasi fungsi legislasi.
Ketua Komisi IV menegaskan bahwa sektor pendidikan tidak hanya soal bangunan fisik, tetapi juga pemahaman literasi politik bagi generasi muda. “Kami ingin siswa dan praktisi pendidikan memahami bagaimana kebijakan publik lahir. Ini adalah bagian dari pembangunan SDM Bekasi yang lebih cerdas,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Infrastruktur Sekolah dan Puskesmas Jadi Sorotan
Tidak hanya di meja rapat, anggota Komisi IV juga turun ke lapangan untuk melakukan tinjauan sarana dan prasarana (Sarpras). Beberapa poin utama yang menjadi fokus antara lain
* Rehabilitasi Ruang Kelas Memastikan sekolah yang rusak segera mendapat alokasi perbaikan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) aman dan nyaman.
*Layanan Puskesmas 24 Jam: Komisi IV menekankan agar Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan tidak boleh kendor dalam melayani masyarakat, terutama terkait ketersediaan obat dan keramahan petugas.
* Kawal Hak Pekerja THR
Harus Tuntas Sektor ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Mengingat Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar,
Komisi IV aktif berkomunikasi dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk memantau pembayaran THR.
“Kami memastikan tidak ada perusahaan yang lalai. THR adalah hak pekerja yang dilindungi undang-undang. Kondusivitas industri di Bekasi harus dijaga dengan pemenuhan hak-hak tersebut secara tepat waktu,” tegas salah satu anggota Komisi IV.
Rangkaian kegiatan di bulan Mei ini menunjukkan komitmen Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dalam memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai jalurnya. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan pelayanan publik di Bumi Swatantra Wibawa Mukti semakin berkualitas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat bawah.
( Red )
