Nusantara Merdeka News| KALIANDA – Rasa keadilan masyarakat Lampung Selatan kembali terusik. Di saat warga harus berjibaku dengan lubang jalanan dan mahalnya kebutuhan pokok, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan justru mempertontonkan gaya hidup “Sultan” lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Angka fantastis sebesar Rp78.000.000 dialokasikan hanya untuk mencuci pakaian para pimpinan dewan.
Alokasi yang melampaui nalar sehat ini memicu kecaman luas. Publik menilai, mencuci baju pejabat menggunakan uang rakyat di tengah krisis ekonomi adalah bentuk nyata dari defisit empati dan kebutaan prioritas.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran puluhan juta ini bukan sekadar angka di atas kertas. Dana tersebut akan mengalir selama satu tahun penuh untuk memanjakan pimpinan dewan dengan fasilitas:
Pejabat cukup memakai, rakyat yang membayar tagihan cuci dan setrikanya.
Perawatan Tekstil Eksklusif: Mencakup kain kesenian hingga perlengkapan rumah tangga dinas yang serba dibiayai negara.
Penetapan vendor “Laundry Sultan” ini direncanakan ketuk palu pada Januari 2026. Banyak pihak mempertanyakan standar harga yang digunakan, karena angka Rp78 juta dianggap sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan tarif jasa laundry profesional sekalipun.
Sekwan Bungkam, Transparansi Mati Suri
Upaya untuk meminta pertanggungjawaban publik justru menemui jalan buntu. Sekretaris DPRD Lampung Selatan, A. Herry, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam transparansi anggaran, justru menunjukkan sikap anti-kritik. Saat dikonfirmasi, ia melempar tanggung jawab dengan dalih birokrasi.
“Tanyakan ke bagian umum saja pak,” cetus A. Herry dingin melalui pesan singkat WhatsApp, Rabu (13/5/2026).
Sikap “lempar bola” ini dinilai sebagai upaya menghindar dari kewajiban menjelaskan mengapa baju pejabat harus lebih wangi daripada nasib rakyatnya. Hal ini kian mempertebal kecurigaan adanya penggelembungan anggaran (mark-up) yang tidak berdasar.
Urgent: Audit atau Biarkan Rakyat Merugi?
Kritik keras terus berdatangan. Publik membandingkan, jika uang Rp78 juta tersebut dialihkan, manfaatnya akan jauh lebih terasa untuk:
Operasional Puskesmas: Menambal kekurangan stok obat-obatan esensial.
Pendidikan: Membantu ratusan anak sekolah yang terancam putus sekolah karena biaya.
Infrastruktur: Memperbaiki titik-titik jalan kabupaten yang sudah seperti kubangan kerbau.
“Rakyat yang memeras keringat untuk membayar pajak, justru pimpinannya yang menikmati hasil keringat itu untuk sekadar mencuci baju,” ungkap salah satu aktivis lokal dengan nada geram.
Kini, bola panas berada di tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelisik lebih dalam: Apakah ini murni kebutuhan organisasi, atau sekadar modus pemborosan berjamaah yang dibungkus dengan regulasi?
( Red )
