BEKASI |Nusantara Merdeka News – Topeng integritas di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi hancur berkeping-keping. Sebuah skandal busuk yang melibatkan konspirasi antara pejabat teras, kepala sekolah, dan oknum “mafia” berkedok media/LSM kini telanjang di depan publik. Praktik ini bukan sekadar administrasi yang keliru, melainkan dugaan kejahatan jabatan terstruktur yang menjadikan sekolah sebagai sapi perah.
Nama Agus Senap, Kabid SMPN Disdik Kota Bekasi, kini menjadi sorotan utama. Ia diduga kuat memerankan posisi sebagai “operator” yang memaksakan kehendak kepada para kepala sekolah. Salah satu korbannya adalah SMPN 6 Bekasi di bawah kendali Watimah.
Informasi yang dihimpun mengungkap bahwa Watimah diduga tidak punya pilihan selain “setor muka” dan “setor proyek” kepada PT Lintas Nusantara Maju dan Media Lintas Monitoring atas perintah langsung dari Agus Senap. Pertanyaannya: Berapa persen jatah yang mengalir ke kantong sang Kabid dari setiap proyek yang “dipaksakan” ini?
Dunia pers tercoreng hebat. Marsoit dan Swardi, dua aktor utama di balik entitas ini, menjalankan praktik “dua kaki” yang menjijikkan: menjadi aktivis LSM untuk mengancam, dan menjadi wartawan untuk memeras.
Penelusuran lapangan membuktikan bahwa kantor mereka hanyalah dongeng. Alamat fiktif dan bangunan kosong menjadi bukti kuat bahwa ini adalah lembaga hantu yang sengaja dipelihara oleh oknum pejabat untuk melegalkan pencairan dana sekolah. Mengapa sekolah mau bekerjasama dengan perusahaan tanpa wujud? Jawabannya jelas: Ada aroma gratifikasi yang menyengat.
Gurita ini tak puas hanya di Bekasi. Kelompok Marsoit-Swardi dilaporkan mulai meneror sekolah-sekolah di Jabodetabek dengan modus surat “teguran” dan permintaan data anggaran. Ini bukan kerja jurnalistik, melainkan premanisme kerah putih yang berlindung di balik kartu pers.
Jika dugaan ini terbukti di persidangan, para aktor ini tidak hanya terancam pemecatan, tapi juga jeruji besi dalam waktu yang lama:
1. Untuk Pejabat (Agus Senap & Watimah)
Pasal 12 huruf e UU Tipikor (Pemerasan oleh Pejabat): Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa memberikan sesuatu atau membayar.
Sanksi: Pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 Miliar.
Pasal 3 UU No. 31/1999 (Penyalahgunaan Kewenangan): Menguntungkan diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
Sanksi: Penjara minimal 1 tahun dan denda mulai dari Rp50 Juta.
2. Untuk Oknum LSM/Media (Marsoit & Swardi)
Pasal 368 KUHP (Pemerasan dengan Ancaman): Memaksa orang lain dengan ancaman untuk memberikan barang atau uang.
Sanksi: Pidana penjara maksimal 9 tahun.
Pasal 378 KUHP (Penipuan): Menggunakan nama palsu atau martabat palsu (media fiktif) untuk menguntungkan diri sendiri.
Sanksi: Pidana penjara maksimal 4 tahun.
Pasal 18 UU Pers No. 40/1999: Sengaja melakukan tindakan yang menghambat fungsi pers (dengan cara menyalahgunakan profesi untuk memeras).
Sanksi: Selain sanksi etik dari Dewan Pers, mereka dapat dituntut pidana jika terbukti melakukan pungli.
3. Aspek Perusahaan (PT Lintas Nusantara Maju)
Pelanggaran Perpres Pengadaan Barang/Jasa: Kerjasama dengan vendor yang tidak memiliki legalitas sah (alamat fiktif) berakibat pada pembatalan kontrak secara sepihak dan kewajiban pengembalian seluruh kerugian negara ke kas daerah.
Kasus ini adalah ujian nyali bagi Inspektorat dan Polres Metro Bekasi Kota. Apakah mereka berani menyentuh para “pemain” ini, atau justru ikut terbuai dalam alunan musik korupsi yang sama? Masyarakat tidak butuh klarifikasi normatif, masyarakat butuh tersangka.
(Red)
