Nusantara Merdeka News| KALIANDA – Di tengah instruksi ketat Pemerintah Pusat agar pemerintah daerah memperketat ikat pinggang dan menyisir belanja non-prioritas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan justru mempertontonkan kebijakan yang kontradiktif. Alih-alih efisien, instansi penjaga gawang keuangan daerah ini diduga kuat telah menghambur-hamburkan uang rakyat melalui pengadaan paket internet internasional yang dinilai “mubazir”.
Berdasarkan penelusuran, BPKAD Lamsel mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp780 juta pada tahun anggaran 2026 hanya untuk berlangganan paket internet khusus internasional (diduga berkapasitas 500 Mbps). Padahal, urgensi penggunaan jalur internasional ini dipertanyakan karena fungsinya yang nyaris nihil bagi kebutuhan operasional harian SKPD tersebut.
Salah Sasaran: Bayar Mahal untuk Sesuatu yang Tak Terpakai
Secara teknis, mayoritas beban kerja BPKAD berfokus pada akses aplikasi domestik seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi administrasi pemerintahan lainnya. Semua platform tersebut hanya memerlukan bandwidth domestik (IIX) untuk berjalan optimal.
Sangat tidak masuk akal jika BPKAD memaksakan belanja jalur internasional yang mahal, kecuali jika ada agenda strategis seperti kerja sama lintas negara atau pemantauan pangkalan data global secara real-time.
“Kebutuhan akses internet internasional bagi Pemda hanya dimungkinkan jika ada SKPD yang aktif melakukan diplomasi global atau riset database internasional. Jika hanya untuk buka SIPD, ini ibarat menyewa pesawat Boeing hanya untuk menyeberang jalan,” ujar sumber yang memahami teknis pengadaan tersebut.
Perbandingan Harga yang Mencolok
Jika dibandingkan melalui aplikasi E-Katalog, selisih harga antara paket internasional dengan domestik sangatlah timpang. PT Telekomunikasi Indonesia, misalnya, menawarkan paket internet Dedicated Domestik kapasitas 500 Mbps hanya di kisaran Rp150 – Rp180 juta per tahun.
Artinya, terdapat selisih anggaran lebih dari 4 hingga 5 kali lipat dari harga normal yang seharusnya bisa dihemat. Pertanyaannya: Ke mana urgensi sisa dana ratusan juta tersebut dialokasikan jika bukan untuk pemborosan?
Bungkamnya Sang Nakhoda
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Kepala BPKAD Lampung Selatan, Rini Ariasih. Namun, mantan Kepala Dinas Peternakan ini memilih “jurus bungkam”. Meskipun pesan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp telah terkirim, Rini tidak memberikan respons sedikit pun.
Pertanyaan krusial mengenai apa dasar pertimbangan belanja internet mahal tersebut dan mengapa tidak memilih paket domestik yang jauh lebih murah dan fungsional, dibiarkan menggantung tanpa jawaban hingga berita ini diturunkan.
Sikap tertutup petinggi BPKAD ini semakin memperkuat spekulasi publik bahwa ada yang tidak beres dalam perencanaan anggaran di internal “bendahara” Lampung Selatan tersebut. Publik kini menanti transparansi: untuk siapa sebenarnya internet Rp780 juta itu diperuntukkan
( Ansori)
