Nusantara Merdeka News | LAMPUNG SELATAN – Di tengah situasi ekonomi yang kian menghimpit, kebijakan SMK Negeri Candipuro, Lampung Selatan, dalam menggelar acara perpisahan siswa menuai sorotan tajam. Pasalnya, acara yang terkesan mewah tersebut membebani wali murid dengan iuran sebesar Rp200.000, jumlah yang dianggap sangat memberatkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku merasa tertekan dengan adanya pungutan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa demi melunasi biaya perpisahan, dirinya terpaksa mencari pinjaman.
“Sesungguhnya kami merasa berat dengan anggaran sebesar itu. Kami sampai harus cari utangan, Pak. Kalau tidak ikut atau tidak bayar, kami khawatir psikologis anak terganggu. Sementara untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari saja saat ini sedang susah,” keluhnya kepada awak media.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari Ansori Kepperwil Lampung ( NMN ), seorang pemerhati sosial yang akrab disapa Bang Rohimin Ia mengecam pihak sekolah yang dinilai tidak aspiratif dan menutup mata terhadap realita kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Ansori , acara perpisahan seharusnya menjadi momen refleksi dan motivasi bagi siswa, bukan ajang pamer kemewahan yang justru menyengsarakan orang tua.
“Kegiatan perpisahan itu hanyalah acara seremoni, tidak perlu menunjukkan kesan mewah. Harusnya dibuat sederhana saja. Fokusnya itu memberikan motivasi, setelah lulus siswa mau ke mana atau kerja apa, itu jauh lebih penting,” tegas Ansori
Sementara itu, Kepala SMKN Candipuro, Sahrianto, Belum memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, hingga berita ini di turunkan.
Dalam konteks organisasi sekolah, siswa dinilai tidak mungkin memahami estimasi atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan tanpa adanya arahan atau keterlibatan dari pihak manajemen sekolah.
Menanggapi polemik yang terus bergulir, Ansori menyatakan akan segera mengambil langkah formal. Ia berencana melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
“Besok saya akan sampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi agar kegiatan perpisahan di SMA maupun SMK tidak lagi memberatkan masyarakat,” tutupnya.
( Ansori )
